poster 1

Menurut laporan Badan Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) pada 2022, produksi nikel secara global mencapai 3,3 juta metrik ton. Jumlah tersebut meningkat 20,88% dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 2,73 juta metrik ton. Sedangkan Indonesia, Total produksi mencapai 1,6 juta metrik ton atau menyumbang 48,48% dari total produksi nikel global sepanjang tahun lalu. Selain unggul sebagai produsen, Indonesia tercatat sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia pada 2022 yakni mencapai 21 juta metrik ton.

Akan tetapi, masih banyak perusahaan nikel, terutama di wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara yang tidak memiliki izin pinjam pakai Kawasan hutan. Para penambang mengklaim mereka menambang di area penggunaan lain yang tak perlu izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Tapi ketika dianalisis lewat citra satelit, lokasi tambang mereka di kawasan hutan lindung dan hutan produksi terbatas. Artinya, penambang mestinya punya izin.

Selain masih banyaknya tidak memiliki izin pinjam pakai pertambangan nikel di Indonesia memberikan tekanan yang parah pada lingkungan dan hutan alam Indonesia. Data Mapbiomas Indonesia menunjukan seluas 449.390 ha (Total 836 ribu ha) atau 53% di antaranya ada dalam hutan alami yang tersisa di Sulawesi, Maluku dan Papua. Nikel menjadi penyumbang terbesar dari aktifitas pertambangan yang merusak hutan alam Indonesia yaitu 15,6% (total 2,872 juta ha) setelah pertambangan batu bara.

Hal ini juga diperkuat dengan deforestasi yang akan berlanjut, karena 43% konsesi tambang nikel masih terdapat hutan alami dan belum dioperasionalkan semua. Trend laju deforestasi di sepuluh propinsi ini, dalam dua puluh tahun (2001-2021) terakhir mengalami kenaikan tiap tahunnya disebabkan olehĀ tambangĀ nikel.

Ketentuan Umum

  • Peserta PJF bersedia berkolaborasi dengan WALHI Sulawesi Selatan, PUSPAHAM Sulawesi Tenggara, WALHI Maluku Utara yang sudah ditentukan panitia di salah satu dari tiga wilayah.
  • Karya jurnalistik hasil liputan peserta PJF harus dimuat di media asal jurnalis. Setelah itu, karya jurnalistik tersebut akan dimuat diĀ https://pasopati.id/.
  • Peserta PJF dapat menghasilkan minimal 3 karya jurnalistik dengan komposisi 1 tulisan mendalam (in-depth reporting) dan 2 tulisan berita (straight news).
  • Proposal kirim ke panitia PJF:Ā fattia@auriga.or.id
28 September – 11 Oktober 2023

Pengiriman proposal calon peserta. Proposal telah disusun jurnalis bersama LSM lokal.

16 Oktober 2023

Pengumuman jurnalis pemenang fellowship.

18 – 24 Oktober 2023

Pembuatan kontrak untuk penerima fellowship.

30 Oktober 2023 – 31 Maret 2024

Coaching, liputan dan penulisan karya jurnalistik.

Gambar

Yosep Suprayogi

Wartawan senior TEMPO. Pernah menjadi Redaktur Pelaksana Desk Investigasi Majalah Tempo. Pada tahun 2009 meraih tiga penghargaan bergengsi dunia jurnalistik, dua di antaranya atas liputan investigasinya: ā€œAkal-akalan Biaya Admin Listrikā€ yang diganjar Anugerah Mochtar Lubis Award; dan ā€œLambang dalam Pusaran Mafia Purbakalaā€ yang meraih Anugerah Adiwarta Sampoerna.

Saat ini menjabat Kepala Teras.id, salah satu flagship TEMPO. Yosep juga aktif menjadi pengajar jurnalistik.

Ā 

Gambar

Sandy Indra Pratama

Wartawan senior yang tidak asing dengan liputasn investigasi. Pernah menjadi wartawan di Republika, Majalah TEMPO, CNNIndonesia.com, Beritagar.id, hingga memimpin redaksi HukumOnline.

Saat ini menjabat Pemimpin Redaksi Betahita.id, sebuah portal lingkungan. Sandy juga mengajar jurnalistik di Universitas Multimedia Nusantara, Universitas Telkom, dan Stikom Bandung.

Pasopati Project is designed as a platform to present information, data, and analysis regarding issues related to forestry, oil palm, and mining in Indonesia. This website focuses on delivering critical perspectives and insights on these issues, including related actors and government policies.

The Pasopati Project website is intended to fulfill one of Yayasan Auriga’s goals: to eliminate destructive actions related to natural resource exploitation in Indonesia.

The site is managed by Auriga, with particular analyses conducted in conjunction with civil society coalitions.